Bupati Malaka: Berobat Gratis Di Malaka Bukan Jamkesda

  • Whatsapp

Malaka, N9 — Sejak terbentuk pada penghujung Tahun 2013 hingga saat ini, belum ada Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Malaka. Demikian ditegaskan Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) ketika dikonfirmasi N9 melalui sambungan telepon seluler, Rabu (26/08/2020).

“Program pelayanan kesehatan secara gratis atau berobat gratis yang kita jalankan di Malaka saat ini bukan Jamkesda. Sebab, kalau Jamkesda ada lembaganya, ada anggotanya dan ada iuran. Maka, di Malaka tidak ada Jamkesda. Yang ada adalah rakyat yang sakit, yang tidak ada BPJS biaya berobatnya dibayar oleh Pemda Malaka. Ini beda. Malah bedanya seperti langit dan bumi, karena Jamkesda urus orang sehat dan orang sakit, sedangkan yang kita jalankan di Malaka adalah urus rakyat yang sakit”, tandas Bupati SBS.

Bacaan Lainnya

Kebijakan ini, menurut Bupati, sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan yang diannutnya, yakni, melindungi seluruh rakyat. Sebab, kalau Jamkesda, Pemerintah harus keluarkan banyak uang untuk bayar iuran, sementara kondisi keuangan di Malaka sangat kecil. Sehingga, kalau mau melindungi rakyat lewat Jamkesda, maka dapat dipastikan bahwa tidak semua rakyat ter-cover.

“Yang paling utama adalah seluruh rakyat ter-cover dengan jaminan kesehatan bila sakit. Inilah misi pemerintah, yaitu seluruh rakyat terlindungi bila sakit. Tidak perlu keluarkan uang. Total coverage”, tandas Bupati.

Bupati menambahkan, dengan cara tersebut, Pemerintah bisa memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan perlindungan sosial bila sakit. Rakyat Malaka yang mana? Rakyat Malaka yang jelas identitasnya sebagai warga Malaka, yang dibuktikan dengan kepemilikan E-KTP dan Kartu Keluarga.

Dengan cara itu pula, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah menghemat anggaran hingga puluhan Miliyar rupiah, yang dialihkan untuk pembiayaan lainnya guna menunjang pelayanan kesehatan bagi rakyat Malaka.

“Persoalan yang kita hadapi di Malaka adalah keterbatasan anggaran untuk bisa melindungi seluruh rakyat. Dengan koondisi keuangan seperti ini, jika dipaksakan untuk Jamkesda atau JKN, maka dapat dipastikan bahwa tidak semua masyarakat menikmati manfaatnya. Sedangkan dengan cara ini, semua rakyat Malaka yang sakit tetapi tidak punya BPJS atau KIS bisa dilindungi, dengan metode bila sakit Pemda yang bayar, rakyat tidaj perlu bayar, tetapi tetap ada aturan mainnya”, pungkas Bupati.*(JoGer)

Baca Juga:

Hits: 1594

Pos terkait