Wakil Bupati Tidak Punya Kuasa Tapi Punya Kerja, Salahkah?

  • Whatsapp

Oleh: John German Seran

Dinding-dinding Media Sosial (Medsos) FaceBook dalam 2 hari terakhir dihiasi penggalan video pernyataan politik dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) yang disampaikannya pada acara akbar deklarasi Paslon SBS – WT Jumat, 04 September 2020. Penggalan pernyataan SBS dimaksud adalah bahwa “Wakil Bupati Tidak Punya Kuasa, Tapi Hanya Punya Kerja”.

Menarik untuk disimak, memang. Bukan persoalan siapa yang memosting dan atau apa maksud penggalan pernyataan tersebut diposting berkali-kali, dan bahkan disertai penafsiran yang (maaf) kurang etis, hingga menyebut kata Boneka, yang dialamatkan kepada WT sebagai kandidat Wakil Bupati dari Paslon SBS-WT. Tetapi yang menjadi persoalan adalah hal tersebut, hemat saya, disampaikan secara keliru kepada publik. Pernyataan SBS Wakil Bupati Tidak Punya Kuasa Tapi Punya Kerja, Salahkah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, baiklah kita simak apa kata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana diatur pula Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Namun sebelum kita masuk ke sana, baiklah kita lihat apa makna kata “Kuasa” yang kemudian diterjemahkan atau ditafsir secara keliru, seolah-olah kata “Kuasa” tersebut menjadikan jabatan Wakil Bupati (maaf) tidak bernilai atau dalam bahasa postingan berulang-ulang tersebut disebut “Boneka”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ‘Kuasa’ punya beberapa makna, diantaranya adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) sesuatu. Contohnya,┬ásekretaris tidak diberi kuasa untuk menandatangani surat yang penting itu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada BAB VII yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan jelas pada Pasal 57: “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Pertanyaannya: mengapa “Wakil Kepala Daerah tidak disebutkan di sini?”

Kemudian, pada Pasal 59, ayat (1) disebutkan: “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”. Dan pada Pasal 63, ayat (1) disebutkan, “Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Pertanyaannya, “Mengapa dikatakan bahwa Kepala Pemerintahan disebut Kepala Daerah dan dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah?” Mengapa tidak disebutkan bahwa Kepala Pemerintahan disebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?”

Dari 3 pasal yang sudah disebutkan di atas, dengan kaca mata awam hukum sekalipun tentu dapat terlihat perbedaan yang sangat jelas antara Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Wali Kota) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota). Kata “Dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah pada pasal 63, ayat (1), hemat saya dapat menjawab pertanyaan kita: “Wakil Bupati Tidak Punya Kuasa Tapi Punya Kerja, Salahkah?”

Selanjutnya, mari kita lihat jawaban atas pertanyaan: “Wakil Bupati Tidak Punya Kuasa Tapi Punya Kerja, Salahkah?” dalam deskripsi tugas dan wewenang Kepala Daerah (Bupati) dan tugas Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) dalam Pasal 65 dan Pasal 66.

Dalam Pasal 65, ayat (1) disebutkan Tugas Kepala Daerah: a) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e) mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f) mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 65, ayat (2) disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: a) mengajukan rancangan Perda; b) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan e) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 65, khususnya pada ayat (2) ini jelas wewenang (kuasa) seorang Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Wali Kota).

Sementara, dalam Pasal 66, ayat (1) tentang tugas Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati), ditegaskan kembali posisi Wakil Bupati sebagai yang “Tidak Punya Kuasa” kecuali Kerja (baca: membantu) Kepala Daerah (Bupati) atau ‘Punya Kuasa’ jika diberikan kepadanya secara khusus oleh Kepala Daerah atau Bupati.

Begini tugas Wakil Kepala Daerah atau Wakil Bupati menurut Pasal 66 ayat (1), yaitu: a) membantu kepala daerah dalam: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

b) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; b) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan c) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 66 (1), dalam ayat (2) disebutkan: Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kemudian dalam ayat (3) dipertegas, bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Dalam Pasal yang mengatur tentang tugas Bupati, yaitu Pasal 65 disebut jelas bahwa “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang…”. Ingat penjelasan di atas, wewenang adalah kuasa. Tetapi dalam pasal yang mengatur tentang tugas Wakil Bupati, yaitu Pasal 66, ayat (3) disebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah”. Terminologi “Berwenang” (baca: berkuasa) diganti dengan “Bertanggung Jawab” (baca: kerja).

Sampai di sini, hemat saya, pertanyaan kita sudah terjawab dengan sendirinya. “Wakil Bupati Tidak Punya Kuasa Tapi Punya Kerja, Salahkah?” Jawabannya: Tidak Salah! Kepala Daerah atau Bupati punya kuasa dan kerja (wewenang, tugas dan tanggung jawab), sedangkan Wakil Kepala Daerah punya kerja (tugas dan tanggung jawab) dan punya kuasa (wewenang) jika diberikan kepadanya secara khusus oleh Bupati atau karena kondisi tertentu, misalnya jika Bupati berhalangan tetap.

Lalu, muncul pertanyaan berikut, apakah dengan pernyataan bahwa Wakil Bupati tidak punya kuasa maka dapat dengan mudah disimpulkan bahwa SBS tidak menghargai “Wakil Bupatinya” atau menganggap Wakil Bupati sebagai (maaf) Boneka sebagaimana di-posting di media sosial? Hemat saya, kesimpulan yang demikian itu terlalu terburu-buru dan sangat subyektif mengingat pernyataan SBS dipenggal sehingga terkesan ada unsur ‘X’ dibalik itu. Kesimpulan seperti itu tidak akan ada manakala pernyataan SBS disampaikan secara utuh. Pertanyaannya, kenapa dipenggal dan kemudian ditafsir secara negatif?” Entahlah!

Baiklah kita simak lanjutan pernyataan SBS berikut ini, merenungkannya, lalu menyimpulkan sendiri secara obyektif, apakah benar SBS tidak menghargai Wakil: “Karena itu saya mohon, kawal kami dengan baik. Kalau nanti saya dengan bapak Wande sudah terpilih, kalau lihat kami tidak bicara satu atau dua hari, tolong kumpulkan kami supaya kami dapat kerja dengan baik untuk rakyat. Karena kalau wakil bupati dan bupati sudah tidak baku cocok maka kerja tidak mungkin jalan”.* (Penulis: pemred N9)

Hits: 1221

Pos terkait