Waduh! Ternyata Segini Nilai Kontrak Rumah Dinas Kediaman Bupati Malaka

  • Whatsapp

Malaka, N9 — Nilai Kontrak Rumah Dinas Kediaman Bupati Malaka di Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata tidak seheboh yang diperguncingkan di media sosial beberapa waktu belakangan. Ternyata nilai kontrak tersebut untuk sebulan sama dengan biaya hotel perjalanan dinas kepala daerah selaku pejabat negara untuk semalam.

Ternyata rumah dinas kediaman Bupati Malaka selaku pejabat negara tersebut dikontrak 6 Juta Rupiah perbulan, sedangkan biaya hotel perjalanan dinas kepala daerah selaku pejabat negara untuk semalam menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 sebesar 8 Juta 720 Ribu Rupiah.

Demikian data yang berhasil dihimpun media ini dari Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka melalui Bagian Umum. Menurut data tersebut, Rumah Dinas Kediaman Bupati Malaka dikontrak selama 10 bulan pada Tahun 2016 dengan nilai kontrak 6 Juta Rupiah per bulan atau total 60 Juta Rupiah.

Kemudian pada Tahun 2017dikontrak selama 12 bulan dengan nilai kontrak 9 Juta Rupiah per bulan atau 108 Juta Rupiah per tahun. Sementara pada Tahun 2018 dan 2019, masing-masing dikontrak 12 bulan dengan Nilai kontrak 10 Juta Rupiah per bulan atau 120 Juta Rupiah per tahun.

Sedangkan pada Tahun 2020, dikontrak selama 10 bulan dengan Nilai kontrak 10 Juta Rupiah per bulan atau total 100 Juta Rupiah. Nilai – nilai yang disebutkan di atas belum dipotong pajak sebesar 10 persen.

“Kontrak tersebut ditandatangani antara Bagian Umum Setda Malaka dengan Pemiliknya, yaitu Dra. Hildegardis Bria Seran. Kontrak tersebut dibuat karena di Malaka belum ada rumah dinas untuk bupati, sehingga rumah tersebut dikontrak untuk dijadikan kediaman resmi bupati Malaka periode 2016 – 2021”, ujar Sekda Malaka melalui Kepala Bagian Umum, Lorens Bere, ketika ditemui N9 di ruang kerjanya Rabu (30/09/2020).

“Kemudian, kenapa harus disewa? Supaya itu menjadi rumah dinas sehingga bisa diterapkan protokol ikutannya, seperti penjagaan oleh satuan pengamanan”, tambah Lorens.

Sementara, terkait nomenklatur kontrak selama 10 bulan pada Tahun 2020, Lorens menjelaskan, bahwa sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, pada Tahun 2020 terdapat 2 bulan dimana rumah tersebut tidak dikontrak, terhitung sejak 26 September sampai 09 Desember 2020. Atau dikontrak sejak 01 Januari sampai 25 September, kemudian dilanjutkan mulai 10 Desember sampai 31 Desember.

Sedangkan terkait isu yang beredar bahwa rumah tersebut direnovasi dengan uang negara senilai 4,9 Miliar Rupiah, Lorens menandaskan, selama ini dirinya selaku Kepala Bagian Umum tidak pernah mengetahui item pekerjaan tersebut.

“Selama ini tidak pernah ada item removasi rumah tersebut. Lagipula, kenyataannya, rumah tersebut sudah seperti yang kita lihat sekarang sejak dikontrak. Artinya, kalau ada renovasi, itu sudah dilakukan sebelum kita kontrak, dan itu berarti sebelum bapak Bupati dilantik. Pertanyaannya, apakah bisa seseorang menggunakan uang negara sebesar itu sebelum menduduki jabatannya?”, tandas Lorens.

Terpisah, Tokoh Masyarakat asal Kobalima, Balthazar Manek, dihubungi melalui sambungan telepon seluler Rabu malam (30/09/2020) mengatakan, kebijakan untuk sewa rumah dinas, yang dilakukan bupati Malaka selama ini merupakan kebijakan yang tepat karena menghemat uang untuk dimanfaatkan bagi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

“Untuk membangun Rumah Jabatan membutuhkan biiaya kurang lebih 15 Milyar Rupiiah. Kalau uang tersebut didepoaitokan dengan bunga minimal 6 Persen saja maka bunga bersih setelah dipotong pajak adalah 810 Juta Rupiah. Jika dikurangi sewa rumah dinas dalam lima tahun sebesar 508 Juta Rupiah maka kita masih dapat kelebihan sebesar 302 Juta Rupiah, sementara uang sebesar 15 Miliar Rupiah tetap ada”, jelasnya.

Hal senada diungkapkan Tokoh Masyarakat asal Wewiku, Alfonsius Klau. Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bukti bahwa Bupati Malaka yang sedang cuti, dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) punya atensi yang sangat besar terhadap percepatan pembangunan di Rai Malaka.

Alfons menambahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa oknum yang menyebarkan isu renovasi rumah Haitimuk dengan uang negara adalah pemfitnah, yang patut diproses secara hukum. “Yang saya tahu, orang yang sebarkan isu tersebut sudah dilaporkan ke Polisi dan sedang diproses. Menurut saya tindakan itu benar karena itu fitnah”, ungkap Alfons.*(JoGer)

Hits: 1845

Pos terkait