Kenapa Pemberantasan Korupsi Tidak Dicantumkan Dalam Visi-Misi SBS-WT?

  • Whatsapp

Malaka, N9 — Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah musuh bersama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah kewajiban pemerintah dan seluruh rakyat, tanpa harus menunggu dikomando.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Malaka dari Fraksi Partai Golkar, Petrus Nahak, ST kepada N9 di Wewiku, Kamis (03/12/2020). Petrus dimintai kentarnya terkait isu politik kelompok tertentu di Kabupaten Malaka yang men-judge Paslon SBS-WT tidak mendukung pemberantasan Korupsi lantaran tidak mencantumkan pemberantasan korupsi pada Visi-Misinya.

Bacaan Lainnya

“Korupsi, Kolusi dan Nepotisme itu kan musuh bersama. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan Korupsi itu adalah kewajiban pemerintah dan seluruh rakyat. Hanya saja, dalam prakteknya, masing-masing pihak punya kewenangannya sendiri. Ada masyarakat yang mencegah dan mengontrol. Ada pemerintah yang mencegah supaya tidak boleh terjadi penyelewengan. Ada APH yang mengontrol dan mengadili. Jadi semua ada kewenangannya masing-masing”, ujar Petrus.

Karena itu, menurut Petrus, tidak benar jika disimpulkan bahwa SBS-WT tidak mendukung pemberantasan korupsi lantaran tidak mencantumkan hal itu dalam visi dan misi. “Karena itu kewajiban yang melekat, tanpa harus dikomando”, pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD dari Fraksi Golkar lainnya, Maria Fatima Seuk Kain, S.Sos. Wakil Ketua Komisi III DPRD Malaka ini mengatakan, tugas dan wewenang bupati dan wakil bupati berkenaan dengan Korupsi, Koluusi dan Nepotisme adalah mencegah agar tidak terjadi penyelewengan dan mengupayakan supaya segala sesuatunya berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Dan hal itu sudah dilakukan SBS selama kepemimpinannya di 5 tahun pertama. Dalam banyak kesempatan beliau selalu menekankan hal itu kepada para pejabat dan stafnya. Kalau masih ingat, ketika menerima Kapolres Malaka perdana dan jajarannya, SBS minta tiga hal kepada Polres Malaka, salah satunya mencegah terjadinya korupsi”, ujar Merry Kain, sapaan akrabnya.

Merry Kain menambahkan, SBS juga selalu meminta APH, dalam hal ini Polisi, Kejaksaan san KPK untuk menangkap dan mengadili siapa saja yang melakukan tindak pidana Korupsi di Kabuupaten Malaka.*(JoGer)

Hits: 355

Pos terkait